Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Probolinggo, Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut :

Bagian Pertama

Dinas Tenaga Kerja

  1. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Tenaga Kerja.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja;
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang tenaga kerja;
  5. Pembinaa dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja; dan
  6. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

  1. Kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang tenaga kerja;
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  3. Penyusunan program kerja Dinas;
  4. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang tenaga kerja;
  5. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang tenaga kerja;
  6. Pelaksanaan pembinaan organisasi dinas;
  7. Penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga dinas;
  8. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang tenaga kerja ; dan
  9. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Bagian Ketiga

Sekretaris

  1. Sekretaris mempunyai       tugas    merencanakan,  melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  3. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
  4. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
  5. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
  6. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
  7. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
  8. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
  9. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
  10. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
  11. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
  12. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
  13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
  14. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha

  1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran, kehumasan, administrasi kepegawaian dan analisis jabatan;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
    1. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
    2. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
    3. melaksanakan administrasi umum   meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan;
    4. melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
    5. mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;
    6. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
    7. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan   serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
    8. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan,  perawatan  dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
    9. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
    10. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
    11. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
    12. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Program dan Keuangan

  1. Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, menghimpun dan menyajikan data-data, penyusunan laporan kinerja dinas, pelaksanaan penatausahaan, penyusunan RKA dan DPA serta mengelola keuangan dan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub. Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  3. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
  4. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  5. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  6. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
  7. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan  kegiatan pada Website Dinas;
  8. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  9. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
  10. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
  11. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
  12. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
  13. melaksanakan Akuntabilitasi Kinerja Dinas;
  14. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas ;
  15. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
  16. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
  17. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai  dengan tugas dan fungsinya.

 Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

  1. Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, mempunyai fungsi :
  3. perumusan rencana kerja dibidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
  4. perumusan kebijakan teknis dibidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
  5. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
  6. pelaksanaan pemberian surat keputusan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang habis masa berlakunya;
  7. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja; dan
  8. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja

  1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penempatan tenaga;
  2. Dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Seksi Penempatan Kerja mempunyai fungsi :
    1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    6. melaksanakan pendaftaran pencari kerja dan lowongan;
    7. menyelenggarakan kunjungan ke perusahaan dalam rangka mencari lowongan pekerjaan;
    8. melaksanakan kegiatan informasi pasar kerja (IPK) dan kegiatan bursa kerja;
    9. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja;
    10. menyelenggarakan penempatan tenaga kerja melalui sistim Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
    11. mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur dan tata cara serta persyaratan untuk bekerja  didalam  negeri  maupun  diluar negeri;
    12. meneliti kebenaran dan kelengkapan izin rekrut dan job order perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS);
    13. melaksanakan rekrut, pendaftaran dan seleksi serta meneliti persyaratan administrasi terhadap masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri, dilaksanakan bersama-sama dengan petugas lapangan dari perusahaan  jasa tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) yang telah mempunyai rekomendasi;
    14. melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan surat permohonan pembuatan paspor bagi calon TKI yang diajukan oleh PPTKIS;
    15. melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan surat permohonan rekomendasi pembuatan passport ke  kantor  imigrasi  dan  membuat  Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) bagi calon TKI yang diajukan oleh PPTKIS untuk diteruskan ke Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Propinsi Jawa Timur;
    16. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan fisik dan administrasi surat permohonan izin pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk diteruskan ke Dinas Propinsi Jawa Timur;
    17. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi permohonan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diajukan oleh perusahaan pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
    18. melaksanakan pendataan Tenaga Kerja Asing pada perusahaan pengguna tenaga kerja asing;
    19. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    20. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
    21. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 Seksi Perluasan Lapangan Kerja dan Transmigrasi

  1. Seksi Perluasan Lapangan kerja dan transmigrasi Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perluasan lapangan kerja;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
  2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
  3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan  dengan  Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perluasan Lapangan kerja dan Transmigrasi;
  6. menyelenggarakan rekruitmen pendaftaran dan seleksi calon peserta program usaha mandiri sektor informal (UMSI), tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT);
  7. melaksanakan survey kelayakan usaha dilokasi calon peserta program UMSI, TKMT dan jenis perluasan kesempatan kerja lainnya;
  8. menyelenggarakan pembekalan motivasi usaha dan kewirausahaan kepada peserta program UMSI, TKMT maupun bentuk dari jenis perluasan kesempatan kerja lainnya;
  9. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang program transmigrasi dalam rangka untuk membuka lapangan kerja baru didaerah lokasi penerima;
  10. menyelenggarakan rekrutmen pendaftaran dan seleksi bagi masyarakat yang berminat mengikuti transmigrasi;
  11. melaksanakan survey lokasi calon peserta program transmigrasi;
  12. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka melengkapi administrasi persyaratan bagi calon transmigran;
  13. melaksanakan pembekalan bagi peserta program transmigrasi yang akan diberangkatkan menuju lokasi transmigrasi;
  14. melaksanakan monitoring kelokasi transmigran dimana peserta transmigrasi ditempatkan;
  15. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
  16. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; dan
  17. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

  1. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas seksi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja mempunyai fungsi :
  3. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  4. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  5. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan  Seksi  Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  8. melaksanakan survei identifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
  9. menyelenggarakan pelatihan kerja berbagai jenis kejuruan berbasis kompetensi dalam rangka memberikan bekal keterampilan;
  10. menyusun dan mengembangkan metode pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kurikulum dan silabus;
  11. melaksanakan rekrut pendaftaran seleksi administrasi maupun fisik bagi calon peserta program pemagangan;
  12. melaksanakan identifikasi pelatihan kerja bagi lembaga pelatihan kerja  baik swasta, pemerintah maupun perusahaan;
  13. meneliti kelengkapan persyaratan bagi lembaga pelatihan kerja yang mengajukan permohonan izin pendirian maupun perpanjangan bagi lembaga pelatihan kerja swasta, pemerintah maupun perusahaan;
  14. melaksanakan pendataan terhadap lembaga pelatihan kerja;
  15. melaksanakan penyuluhan produktivitas untuk mendorong terbentuknya unit pelayanan pelatihan dan produktivitas di perusahaan;
  16. menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan produktivitas kepada masyarakat, perusahaan, usaha kecil dan menengah dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya;
  17. menyiapkan sumber daya manusia, data dan metode bidang pengukuran produktivitas;
  18. menyusun laporan pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
  19. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  20. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
  21. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

  1. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai fungsi :
    1. perumusan rencana kerja dibidang hubungan industrial  dan  jaminan sosial tenaga kerja;
    2. perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
    3. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas  dibidang  hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
    4. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
    5. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek di bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :
    1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    6. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
    7. melaksanakan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
    8. melayani konsultasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan kepada pekerja, pengusaha dan masyarakat pengaduan perselisihan hubungan industrial;
    9. memberikan konsultasi dan tindak lanjut pengaduan perselisihan hubungan industrial baik lisan maupun tertulis sebagai  bahan  kajian  dalam penyelasaian kasus perselisihan hubungan industrial, proses penyelesaian perselisihan melalui Arbitrasi, Konsiliasi, Mediasi Pengadilan Hubungan Industrial kepada pekerja, pengusaha dan masyarakat;
    10. melaksanakan mediasi perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
    11. membuat perjanjian bersama apabila terjadi  kesepakatan  ditingkat mediasi dan pembuatan anjuran apabila  tidak  terjadi  kesepakatan ditingkat mediasi;
    12. melaksanakan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
    13. memfasilitasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, Purna Kerja dan unjuk rasa/pemogokan pekerja serta lock out (penutupan perusahaan);
    14. menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakerjaan;
    15. melaksanakan pembinaan dalam usaha peningkatan kesejahteraan persiapan purna kerja di perusahaan;
    16. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    17. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
    18. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

  1. Seksi Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek di bidang Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Syarat- Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan  dan  Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  6. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana pembinaan di bidang syarat-syarat kerja, pengupahan dan jamsostek;
  7. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan  petunjuk  teknis  persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta penetapan upah minimum dan pengusulan penetapan upah minimum;
  8. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan tim survey kebutuhan hidup layak;
  9. melaksanakan survey pasar sebagai analisa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta bahan penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
  10. menyiapkan pelaksanaan pemantauan Upah Minimum Kota (UMK);
  11. menyiapkan bahan permohonan penangguhan pelaksanaan  Upah Minimum Kota (UMK);
  12. memberikan fasilitasi kegiatan tim dewan pengupahan dalam pembuatan usulan upah minimum kota;
  13. menyelenggarakan sosialisasi kepada perusahaan mengenai  upah minimum kota;
  14. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis  struktur  dan skala upah;
  15. melaksanakan pembinaan, pendataan, penelitian, pengesahan dan pencatatan persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Pemerintah (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  16. melaksanakan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
  17. melaksanaan penelitian tugas dan evaluasi terhadap perusahaan penyedia jasa/buruh dan pemborongan pekerjaan dan melaksanakan pendaftaran Perjanjian Kerja antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh serta memberi petunjuk operasional pelaksanaan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pemborongan pekerjaan;
  18. melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), meliputi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kesehatan;
  19. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan  Sosial Tenaga Kerja;
  20. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
  21. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna  Kerja  

  1. Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek di bidang Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna  Kerja;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja mempunyai fungsi :
  3. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
  4. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
  5. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
  8. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana pembinaan, pembentukan dan pengawasan kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
  9. melaksanakan fasilitasi pembentukan, pendaftaran, pencatatan dan pencabutan izin lembaga ketenagakerjaan hubungan industrial;
  10. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan pemantauan lembaga ketenagakerjaan;
  11. menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga/organisasi/instansi terkait dalam rangka pembuatan produk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit;
  12. melaksanakan pembinaan kepada perusahaan dan tenaga kerja mengenai lembaga ketenagakerjaan yang meliputi serikat pekerja /serikat buruh dan lembaga kerjasama bipartit;
  13. melaksanakan pembinaan dalam usaha peningkatan kesejahteraan pekerja di perusahaan dan purna kerja;
  14. menyusun petunjuk teknis kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
  15. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
  16. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja; dan
  17. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja

  1. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang latihan kerja.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
    1. Penelaahan peraturan perundang – undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan latihan kerja ;
    2. Penyusunan rencana program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
    3. Penyiapan dan penyediaan sarana serta prasarana latihan kerja ;
    4. Pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap berbagai jenis ketrampilan ;
    5. Pelaksanaan kegiatan uji ketrampilan, kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja ;
    6. Penghimpunan data dan informasi tentang penyelenggaraan Balai Latihan Kerja ;
    7. Pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi calon tenaga kerja ;
    8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan latihan kerja ;
    9. Pelaksanaan pelaporan kegiatan di bidang latihan kerja ; dan
    10. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha

  1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran, kehumasan, kepegawaian, analisis jabatan, pengelolaan administrasi keuangan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis ;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
    1. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis ;
    2. Penyusunan standar operasional prosedur kerja ;
    3. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja ;
    4. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan, dan tata kearsipan serta pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian Unit Pelaksana Teknis ;
    5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
    6. Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai ;
    7. Pelaksanaan kegiatan kehumasan, pelayanan penerimaan tamu, serta pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor dan keamanan kantor ;
    8. Penghimpunan dan pendokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat kerja ;
    9. Penyusunan standart pelayanan publik serta fasilitasi pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
    10. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis ; dan
    11. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kelompok Jabatan Fungsional

  1. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang–undangan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas dibawah koordinasi Kepala Seksi sesuai dengan bidangnya;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari semua pemangku jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  3. Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
  4. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.